Lowongan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atau biasa disingkat Kemenhut adalah kementerian pemerintah Indonesia yang bertugas mengurus berbagai hal terkait kehutanan, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, hingga penegakan hukum di bidang kehutanan.

Kementerian ini membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kehutanan. Dasar pembentukannya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan memiliki peran penting karena Indonesia mempunyai kawasan hutan yang luas dan beragam. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan satwa, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan karbon, mengatur tata air, serta mendukung kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berbeda dengan perusahaan swasta yang berorientasi pada kegiatan usaha, Kementerian Kehutanan merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya hutan, dan pelaksanaan kebijakan negara di bidang kehutanan.

Berdasarkan informasi resmi kementerian, tugas dan fungsinya mencakup sejumlah bidang berikut.  Pengelolaan kawasan hutan, Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, Rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, Pengelolaan hutan secara berkelanjutan, Penegakan hukum di bidang kehutanan,  Pengembangan sumber daya manusia kehutanan.

Open Recruitment

Rekrutmen Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan RI

1. Regional Coordinators/Community Engagement and Capacity Building Officer

2. Regional Finance and Administrative Officers

Kualifikasi

• Warga Negara Republik Indonesia (WNI).
• Usia produktif, maksimal 55 tahun pada saat pendaftaran.
• Sehat jasmani dan rohani serta mampu melaksanakan tugas secara penuh selama masa proyek.
• Memiliki integritas, komitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati, dan kemampuan bekerja dalam lingkungan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, akademisi, dan sektor swasta yang disampaikan dalam Pakta Integritas.