Lowongan RRI (Radio Republik Indonesia)

RRI (Radio Republik Indonesia) adalah lembaga penyiaran publik milik negara. Didirikan: 11 September 1945, status: Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Sifat: independen, Netral,  Tidak komersial. RRI berada langsung di bawah Presiden, tetapi tidak mencari keuntungan seperti perusahaan swasta. Artinya: RRI fokus pada pelayanan publik, bukan bisnis. Tugas utama RRI adalah melayani masyarakat melalui siaran radio, meliputi: Informasi (berita nasional & daerah),  Pendidikan, Hiburan sehat, Perekat sosial & persatuan. Pelestarian budaya – Semua siaran ini menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan internasional.

Secara garis besar, struktur RRI terdiri dari: Dewan Pengawas (Dewas), Mengawasi jalannya RRI, Menentukan kebijakan besar, Mengangkat & memberhentikan direksi.  Dewan Direksi – Menjalankan operasional harian, Mengelola program, SDM, keuangan, dll. RRI punya beberapa channel utama: Pro 1 → Pemberdayaan masyarakat, Pro 2 → Anak muda & kreatif, Pro 3 → Berita nasional, Pro 4 → Budaya & pendidikan, VOI (Voice of Indonesia) → Siaran internasional.

Dewan Pengawas (Dewas) adalah posisi strategis yang: Menentukan arah kebijakan RRI, Mengawasi kinerja dan keuangan, Menjaga independensi & netralitas siaran, Memilih dan mengangkat direksi. Selain itu, Dewas juga: Bertanggung jawab ke Presiden dan DPR, Menjadi penjaga agar RRI tetap profesional & tidak berpihak.

PERSYARATAN UMUM

1. Warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

5. Bempunyai integritas dan dedikasi tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

6. Memiliki kepedulian, pengetahuan, dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran publik;

7. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;

8. Bukan anggota legislatif atau yudikatif;

9. Bukan pejabat pemerintah atau tidak merangkap sebagai pejabat pemerintah pada saat dilantik; dan

10. Tidak menjabat sebagai direksi, komisaris, dan/atau karyawan pada perusahaan bidang penyiaran pada saat dilantik; dan

11. Bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dilantik.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2026.